Pendidikan Agama Sarana Efektif Tangkal Radikalisme..

Jakarta (Pinmas) —- Pendidikan agama yang baik merupakan sarana efektif dalam upaya menangkal radikalisme.  Pendidikan agama juga menjadi proses terbaik untuk menanamkan nilai-nilai kesantunan, kedamaian, serta  bela negara dan kecintaan kepada Tanah Air.

Pandangan ini disampaikan Kabalitbang-Diklat, Abd. Rahman Mas’ud, saat mewakili Menteri Agama menjadi narasumber  pada Seminar Nasional Kurikulum Pertahanan dan Bela Negara Universitas Pertahanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Selasa (29/03) kemarin. Menhan dan Menristek juga had

ir dalam seminar nasional yang diikuit para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta.

Menurut Mas’ud, benih-benih munculnya tindakan kekerasan dengan motif agama berawal dari adanya pemahaman keagamaan yang bercorak literal-skiptural dan cenderung eksklusif. Pemahamaan seperti ini cenderung mengarahkan penganutnya untuk tidak toleran terhadap perbedaan dan kemajemukan. Padahal, Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang majemuk dan masyarakatnya dikenal sangat toleran.

Mas’ud menilai, langkah konkret yang dilakukan, termasuk oleh Kementerian Agama, dalam rangka kontra-radikalime adalah mengembangkan pendidikan agama yang moderat, rasional, santun, dan berorientasi pada kesadaran bela negara. Dalam konteks ini, lanjut Mas’ud, pesantren dalam banyak ragamnya merupakan lembaga kegamaan yang dapat menjadi basis utama dalam menanamkan bela negara dengan mengutamakan pembentukan pola pikir berbangasa dan memperkuat ideologi Pancasila . “Ajaran hubbul watan minal iman: cinta bangsa bagian dari iman cukup mengakar di mainstream dunia pesantren,” tutur Mas’ud. 

Namun demikian, selain soal kesantunan dan moderatism, Mas’ud menggarisbawahi pentingnya mengkaitkan pendidikan agama dan bela negara dengan common issues yang lebih menyentuh kebutuhan dasar manusia. Isu-isu strategis seperti kesejateraan ekonomi (entrepreneurship), kesehatan (reproduksi), kesetaraan gender (gender equity), dan kepemerintahan yang baik (good governance), perlu dikaitkan dengan pendidikan agama dan bela negara sehingga lebih kontekstual. Termasuk dalam hal ini adalah perlunya rembug bersama para pemimpin agama tentang permasalahan sosial terlebih tentang toleransi dan penghargaan perbedaan. (hb/mkd/mkd)

MTQ Ke XXIX Tingkat Kabupaten Majene Di Somba kecamatan Sendana

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke 29 Tingkat Kabupaten Majene yang dilaksanakan di lapangan bura' sendana somba kecamatan Sendana berlangsung mulai tanggal 12 - 18 maret 2016.

Kegiatan tersebut di buka langsung oleh Wakil Bupati majene DR. Fahmi Massiara, SH, MH. Yang dihadiri seluruh camat dan pejabat eselon II dan III Pemkab Majene, dalam sambutannya Bupati Majene Terpilih ini menegaskan pentingnya kegiatan ini dilaksanakan secara continue demi menuju pemberantasan buta aksara baca alqur’an dan pembinaan generasi muda dalam mengembangkan pengetahuan tilawah agar kedepannya bisa meraih prestasi yang lebih dari apa yang ada sekarang.

Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Majene H. Sufyan Mubarak, SH, MH. Melantik para dewan hakim yang akan bertugas menilai kemampuan para peserta dari semua cabang yang dilombakan, Sufyan berharah agar semua anggota dewan hakim member penilaian yang obyektif dan tidak berdasarkan hubungan emosional dan like dislike.

Berbagai perlombaan yang diikiuti peserta dari berbagai cabang yang mewakili delapan kecamatan se kabupaten majene, seperti Musabaqah Tilawatil Qur’an, Hifdzil Qur’an, Kaligrafi, dll. Akan menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat sendana yang kali ini menjadi tuan rumah Dalam Pelaksanaan MTQ dan memperkanalkan maskot ikan tuing-tuing yang setia menemani peserta yang terpajang kokoh di depan panggung tilawah dan menjadi ciri khas dari kecamatan sendana sebagai tuan rumah (Arm)

Penilaian Hampir Sama: "Nilai RB Kemenag 2016 Ditargetkan Naik"

Irjen Kemenag m. Jasin

Depok [Itjennews] - Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi birokrasi diselenggarakan lebih awal. Digawangi oleh Itjen, khususnya di Subbag Ortala sebagai motornya. Kegiatan ini sengaja diawalkan, mengingat penyusunan instrumen pengungkit yang lama, dan menghindari sulitnya mencari celah waktu apabila dilakukan di tengah bulan-bulan padat penyerapan anggaran. Acara PMPRB sore ini seyogyanya akan dibuka dan dihadiri langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama, namun karena beliau berhalangan acara tetap berlanjut dan dibuka oleh Kasubbag Ortala Itjen, Bapak Nurul Badruttamam. Menurut beliau, kegiatan PMPRB ini adalah kegiatan paling "seksi". Sebab dari kegiatan nantinya akan berkaitan langsung dengan tunjangan kinerja (tukin) yang akan diterima oleh ASN Kemenag se-Indonesia.Selama ini kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi identik hanya bisa dilakukan oleh unit eselon satu, padahal Kemenpan selaku leading sector merekomendasikan kegiatan ini dapat diselenggarakan oleh satker selain unit eselon satu. Di samping untuk memudahkan pengumpulan eviden, diharapkan akan banyak satker yang bisa dijadikan sampel ketika dilakukan penilaian oleh Kemenpan. Oleh sebab itu, diharapkan setiap satker dapat menganggarkan sendiri kegiatan ini ke depan. Itjen sendiri akan terus mengawal serta mendorong indeks RB Kemenag agar terus meningkat. Sedikit catatan, harus ada regenerasi Tim RB yang nantinya dikoordinatori oleh unit eselon satu lainnya. "Ke depan kita harus terus termotivasi meningkatkan nilai RB, penilaian RB 2016 nggak jauh beda dengan tahun sebelumnya." Ujar Kasubbag Ortala Itjen itu. Namun, kita harus tetap mengutamakan kevalidan data eviden, serta terus menguatkan instrumen pengungkit. Seluruh satker harus lebih jujur dalam kelengkapan pengisian PMPRB, bila ada laporkan ada, dan bila tidak ada laporkan tidak ada, mengingat dalam PMPRB, penilaian tidak hanya dilakukan mandiri tetapi kemenpan RB juga menilai, selaku evaluator akhir dalam penentuan nilai indeks RB sebuah kementerian. Diharapkan nilai RB Kemenag tahun ini bisa naik signifikan. (Fajar)

Pengembang Program Pemberdayaan Umat

Ikhtisar Jabatan:

Menerima, memeriksa, mengumpulkan bahan dan data Pengembang Program Pemberdayaan umat serta mengkaji dan mengembangkan Pemberdayaan Umat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan.

Uraian Tugas

1.    Menerima serta memeriksa bahan dan data Pengembang Program Pemberdayaan umat sesuai dengan prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka mengembangkan  Program Pemberdayaan umat

2. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data Pengembang Program Pemberdayaan umat sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;

3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan Pengembang Program Pemberdayaan umat sesuai prosedur dalam rangka mengembangkan Program Pemberdayaan umat;

4.   Menyusun konsep Pengembangan Program Pemberdayaan umat sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;

5.  Mendiskusikan konsep Pengembangan Program Pemberdayaan umat dengan pejabat yang berwenang dan yang terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan Pengembangan Program Pemberdayaan umat;

6.  Menyusun kembali Pengembangan Program Pemberdayaan umat berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi Pengembangan Program Pemberdayaan umat;

7.  Mengembangkan Program Pemberdayaan umat sesuai rencana dan prosedur untuk optimalisasi hasil sesuai yang diharapkan;

8.  Mengevaluasi Pengembangan Program Pemberdayaan umat sasuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;

9.    Melaporkan hasil Pengembangan Program Pemberdayaan umat sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Akuntabilitas Kinerja Kemenag Dinilai Baik

kinerja kemenag bernilai "B"

Jakarta (Pinmas) —- Kerja keras Kementerian Agama dalam melakukan perubahan dan reformasi birokrasi berbuah hasil. Kementerian yang bermotto “Ikhlas Beramal” ini diganjar penghargaan sebagai kementerian dengan akuntabilitas kinerja yang baik.

Hal ini ditandai dengan penghargaan kategori “B” pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Tahun 2015. Penghargaan ini diberikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kala kepada Sekjen Kementerian Agama Nur Syam di Istana Wapres, Jakarta pada Selasa (15/12).

Di hadapan para Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan Lembaga dan Instansi Negara, serta Gubernur, Jusuf Kalla mengatakan penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah instansi pemerintah, baik pusat maupun provinsi, yang mampu mengoptimalkan kinerja. Menurutnya, penilaian yang didasarkan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ini dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dibantu BPK, BPKP, KPK, BPS. Penilaian juga  mengacu kepada sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan melihat seluruh aspek yang terkait dengan penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah.

Penghargaan ini menurut Wapres merupakan upaya untuk memberikan indikator bagi kemajuan bangsa. Dari penilaian ini,  setiap instansi diharapkan dapat mengukur capaiannya sehingga dapat terus melakukan perbaikan kinerja di masa yang akan dat

ang. “Tanpa evaluasi tentu akan sulit mencapai ke tingkat yang lebih baik lagi,” jelas Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi menjelaskan bahwa  sesuai  UU No 28 Tahun 1999 tentang Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap semua program kegiatannya kepada masyarakat. Untuk itu,  Kemenpan RB  melakukan sejumlah evaluasi terhadap seluruh instansi/pemerintah baik di pusat maupun di daerah, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana tingkat akuntabilitas atau pertangungjawaban terhadap hasil atau outcome pengunaan anggaran. 

“Ini dilakukan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil atau result oriented government, serta  dapat memberikan saran perbaikan di masa akan datang,” ujar Yuddy.

Selain itu, dari hasil evaluasi ini, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga meningkat dari 64,70 pada tahun 2014 menjadi 65,82 pada tahun 2015. Sedangkan untuk pemerintah provinsi meningkat dari 59,21 pada tahun 2014 menjadi 60,47 pada tahun 2015 .

Kementerian Agama RI berhasil mendapatkan penghargaan kategori B dalam Penghargaan dan Penyerahan Hasil Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Tahun 2015, dengan nilai 62,01. Sebelumnya Kementerian Agama memperoleh nilai 60,52.  (Rd/mkd/mkd)

M. Jasin: Mari Semua Jadi Teladan, Omongan dengan Perilaku Harus Sama....

Irjen Kemenag, M. Jasin

Jakarta, bimasislam— “Sasaran reformasi birokrasi yang sekarang sedang kita laksanakan bukan hanya untuk pegawai bawah, tetapi seluruh PNS, termasuk para pejabat di lingkungan birokrasi. Kalau di Kementerian Agama, bukan hanya untuk penghulu, tetapi semua pejabat eselon I, II, III, IV, termasuk saya. Jadi tidak benar jika anda memahami bahwa penghulu jadi korban reforkasi birokrasi.” Demikian dikatakan oleh Irjen Kemenag, M. Jasin saat dikritik oleh penghulu pada kegiatan sosialisasi tentang reformasi birokrasi di Wisma Aceh, Jakarta (11/11).   M. Jasin menambahkan, semua pejabat memiliki tugas yang sama, memiliki resiko yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.   “Saya ingin mengatakan kepada saudara semua, bahwa saya berusaha menjalankan tugas dan fungsi saya dengan baik. Kalau para pegawai absen datang jam 7.30, pulang jam 16.00, saya pun sama, bahkan lebih sore atau malam. Kalau semua antri absen, saya juga ikut antri, gak ada perlu diistimewakan. Kalau pejabat eselon I pada pake mobil dinas Camry, saya cukup Kijang saja, kalau ada yang mau pakai silahkan. Saya juga tidak setuju isteri pejabat dapat fasilitas mobil, mereka kan bukan PNS, kalau saya tidak mau, semua harus sesuai aturan saja”, sindir mantan komisioner KPK ini.   Lebih lanjut Jasin mengatakan, bahwa seluruh pegawai perlu membiasakan diri untuk disiplin, tepat waktu, agar kultur kita bisa dirubah meski butuh waktu.   “Kalau saya menyanggupi undangan rapat misalnya, saya selalu datang tepat waktu. Kalau undangannya jam 13.00, saya sudah datang jam 12.30, sekalian shalat dzuhur. Mohon maaf saya tidak bermaksud riya’, tidak ada sama sekali, kalau kita bekerja dan waktu shalat masuk, ya bersegeralah shalat. Saya sudah melaksanakan seperti ini selama lebih 10 tahun saat. Jadi kita semua harus disiplin, menjadi contoh, jangan hanya bicara saja. Antara apa yang dikatakan dan dilakukan harus sama,” tegas Jasin di hadapan para Kepala KUA dan penghulu se Jakarta Barat dan Selatan.   Dalam pantauan bimasislam, kegiatan yang dihadiri oleh kepala KUA dan penghulu ini cukup dinamis. Satu masalah yang hangat diperbincangkan adalah tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam terkait rangkap jabatan penghulu sebagai kepala KUA. Setidaknya ada beberapa hal yang diusulkan oleh Irjen dalam kaitan ini, yaitu menegaskan bahwa kepala KUA adalah penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala KUA, dan kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. (thobib/foto:bimasislam) 

Menag Apreasisi Pemerintah dan Rakyat Kamboja Terima Islam Dengan Baik

Jakarta (Pinmas) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresisi pemerintah dan rakyat Kamboja yang menerima Islam dengan baik. Hal ini diketahui Menag, saat menerima Menteri Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan (Ministry of Labor and Vocationanl Training) Kerajaan Kamboja, Datuk Othsman Hassan dan rombongan  di Ruang Kerja Menag, Gedung Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4, Jakarta, Selasa (27/10).

Dikatakan Datuk Othsman, dari 15 juta penduduk Kerajaan Kamboja, sekitar 4 % beragama Islam.

“Umat Muslim diterima dengan baik di Kerajaan Kami. Bahkan Raja Kamboja membuat keputusan, memperbolehkan seorang Muslim untuk memakai kerudung atau songkok ketika membuat passport” imbuh Datuk Othsman yang didampingi Sos Musine (Kementerian Agama dan Kepercayaan), Nos Sles (Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga), San Saran dan Yob Ahskary.

Sebagaimana diketahui rakyat Kamboja beragama Buddha, dan mayoritas Muslim di sana berbahasa Champa, dimana sekitar 30 % bahasanya, mirip dan nyaris sama dengan Bahasa Melayu. Huruf Champa pun mirip dengan huruf Jawa, karena mempunyai hubungan erat ratusan tahun  lalu. Sunan Ampel (Ayahanda Sunan Bonang) merupakan Walisongo keturunan Champa. Datuk Othsman mengingatkan, pada 1993-an, saat Kamboja Perang saudara, Pemerintah Indonesia banyak membantu.

“Terima kasih atas bantuan Pemerintah Indonesia,” kata  Datuk Othsman.

Mendengar cerita Datuk Othsman tentang Indonesia, Menag bersyukur dan gembira. “Syukurlah, semoga Umat Islam terus mampu memberi maslahat dan manfaat yang lebih besar lagi kepada peradaban dunia,” doa Menag.

Dalam kesempatan tersebut, Datuk Othsman berharap, Pemerintah Indonesia, berkenan membantu pendidikan agama, khususnya Islam di Kerajaan Kamboja. “Ugama Islam ada di 25 Provinsi Kerajaan Pak Menteri, Kami sangat membutuhkan bantuan Indonesia agar Umat Islam Kamboja mampu mempelajari dan memahami Agama Islam dengan baik dan benar. Jika Pak Menteri Berkenan, bolehlah Kami memohon bantuan, agar anak-anak kami belajar di Indonesia” harap Datuk Othsman.

Atas permintaan tersebut, Menag dengan senang hati merima permohonan tersebut. “Kami, Bangsa Indonesia, membuka diri dengan senang hati, dan agar hubungan Indonesia dengan Kamboja semakin meningkat, Kami siap menerima Pelajar kamboja jika hendak sekolah di Indonesia. kebutulan Kementerian Kami mengelola Pendidikan Islam dari RA hingga S-3. Bahkan juga mengelola pendidikan Islam spesifik, yakni Pondok Pesantren. Untuk itu, silahkan secara teknis untuk koordinasi dengan kami, para pelajar Kamboja ingin mempelajari apa, nanti akan kita carikan pondok-nya, agar out put yang didapat, sesuai dengan keinginan” jawab Menag.

Kemenag, lanjut Menag, siap mendukung peningkatan kerja sama dua negara, Kemenag juga siap mengarahkan, memberi saran, masukan dan beberapa hal yang dibutuhkan, jika Pemerintah Kerajaan Kamboja memerlukan bantuan dibidang pendidikan agama, khususnya Islam. Selain itu, ujar Menag, Kemenag juga siap membantu mengirim para pendidik untuk mengajar Agama Islam di Kamboja

Ikut mendampingi Menag, Kabalitbang dan Diklat, Abdurrahman Mas’ud, Kabiro KLN Gunaryo, Kabag TU Pimpinan (Sesmen) Khoirul Huda, dan Kabid KLN Agus Sholeh. (g-penk/dm/dm).